Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph saat RDP Komisi VII DPR RI dengan  Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) dan Anggota DEN. Foto: Geraldi/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi, di tengah upaya transisi energi menuju netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Menurutnya, Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan transisi energi pada momentum KTT G20 di Bali. Namun ia mengaku secara pribadi khawatir pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya tidak mampu mencapai target tersebut.

“Jujur saya secara pribadi sangat mengkhawatirkan apa yang menjadi keinginan Presiden, saya khawatir justru kita, pemerintah dan pihak terkait, tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi harapan kita di tahun 2060 itu bisa kita capai. Dari apa yang telah digambarkan, pertemuan harus sering kita lakukan untuk membahas sampai sejauh mana persiapan mencapai 2060,” kata Willy saat RDP Komisi VII DPR RI dengan  Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) dan Anggota DEN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menilai transisi energi akan sulit dicapai jika tidak dikuti dengan semua sektor untuk ikut serta di dalam upaya tersebut. Salah satunya menurutnya dibutuhkan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan hal-hal yang sangat berhubungan dengan persiapan transisi energi, dalam hal ini berupa temuan maupun inovasi dari cara-cara yang didapatkan untuk segera meninggalkan energi fosil.

“Karena bagaimanapun kita melihat ini sulit sekali tanpa ada progress yang dilakukan di lapangan. Saya juga melihat salah satunya nuklir. Nuklir ini sendiri kita sudah ada badan pengawas di undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran) kita untuk nuklir, tetapi saya melihat juga tidak jalan atau kurang diminati, perlu sosialisasi menyangkut teknologinya. Supaya kita mencapai di sana. Karena ini saya melihat yang paling aman dan mungkin murah dibndingkan yang lain untuk kita masuk ke energi hijau,” jelas Willy.

Di sisi lain, Willy juga menyoroti realisasi penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) di 27 provinsi yang menurutnya masih cukup kecil. “Malah ada yang baru 9 persen. Jadi tidak ada (capaian) yang cukup besar dalam mereka mempersiapkan hilirisasi EBT-nya. Terutama menyangkut masalah RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Saya ikut mem-push supaya ini bisa dipercepat. Tentu teman-teman dari DEN sudah langsung ke provinsi, tapi kelihatannya juga kurang menjadi perhatian untuk mempercepat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan RUED ini, khususnya di daerah,” kritik Legislator Dapil Kalimantan Tengah itu. (sf/aha)